PEMERINTAH akhirnya mengakui keberadaan taksi pelat hitam berbasis aplikasi seperti GrabCar, GoCar, dan Uber. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan taksi pelat hitam boleh beroperasi asalkan memenuhi sejumlah syarat. Pemerintah sudah meminta para penyedia jasa ini membentuk badan usaha dan pengemudinya bergabung dengan koperasi serta badan hukum. Syarat lain yang harus dipenuhi, menurut Jonan, adalah pengemudi harus memiliki SIM A umum untuk kendaraan kecil dan SIM B1 umum untuk kendaraan dengan kapasitas penumpang lebih dari tujuh.
Syarat kedua: semua kendaraan yang dioperasikan harus sudah lulus uji kelayakan (KIR). ”Surat tanda nomor kendaraan harus atas nama perusahaan jika badan usaha berbentuk PT, kalau koperasi boleh nama pribadi,” kata Jonan, Rabu pekan lalu. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang menyusun skema pajak untuk usaha ini. MENGIBAR-ngibarkan bendera Palestina dan Israel, sekitar 2.000 orang memilih menjalani Sabtu malam dua pekan lalu dengan berkumpul di pusat Kota Tel Aviv.
Dalam naungan cuaca cerah, mereka kemudian berpawai ke Jalan King George, lokasi markas besar Partai Likud, sambil meneriakkan kalimat-kalimat ”Lieberman rasis dan fasis” dan ”Lieberman menteri peperangan”. Peserta demonstrasi yang diorganisasi oleh Joint (Arab) List, partai kiri Meretz, dan organisasi kiri Peace Now itu mengutuk ekstremisme, rasisme, dan kekerasan di Israel. Mereka juga melambai-lambaikan poster serta membentangkan spanduk—dalam huruf Ibrani—berisi seruan bahwa ”Yahudi dan Arab menolak jadi musuh” dan ”Israel, Palestina, dua negara untuk dua bangsa”.
Avigdor Lieberman, 57 tahun, yang disebut para demonstran, adalah Ketua Yisrael Beytenu (Israel Rumah Kita), partai ultra-kanan, yang baru saja dipilih menjadi Menteri Pertahanan dalam perombakan kabinet yang dilakukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kepada politikus yang sebetulnya berseberangan pandangan dengannya itu, Netanyahu menyerahkan posisi menteri yang membawahkan Tentara Pertahanan Israel (IDF) dan urusan pendudukan Palestina. Kabinet menyetujuinya pada Senin pekan lalu.
Reputasi Lieberman, imigran dari Moldova (dulu masuk wilayah Uni Soviet), selama ini sangat gamblang: politikus yang komentarnya selalu agresif dan kontroversial, jika bukan rasis, khususnya yang berkaitan dengan Palestina atau mereka yang menentang Israel. Ketika Perdana Menteri Ariel Sharon mengusulkan pembebasan 350 orang Palestina dari penjara pada 2003, misalnya, Lieberman mengucapkan satu kalimat keji: ”Lebih baik menenggelamkan para tahanan ini ke Laut Mati.” Meski pernah menyatakan bersedia menyerahkan rumahnya di wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat demi perdamaian, reputasinya sebagai ”tukang berantem” itulah yang menimbulkan keresahan di kalangan pendukung perdamaian.
Bagi banyak pemerintah negara Arab, penunjukan Lieberman sudah setara dengan pernyataan perang. Amerika Serikat, yang di bawah Presiden Barack Obama berupaya keras mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, hanya memberikan sambutan dingin. Hamas, kubu Palestina yang menguasai Jalur Gaza, merespons dengan menunjukkan secara telak apa yang sesungguhnya berlaku dari persekutuan Netanyahu dengan Lieberman.
Kata Youssef Rizqa, bekas Menteri Informasi pemerintahan Hamas, kepada Al Monitor: ”Dilibatkannya Lieberman dalam pemerintahan Israel merupakan keberhasilan Netanyahu karena hal itu akan menyelamatkan pemerintahannya dari kejatuhan, mengingat tak ada perbedaan berarti di antara keduanya bahwa keduanya samasama berada di posisi sayap kanan dalam isu Palestina dan menolak memberikan konsesi.
” Secara taktis, kesepakatan dengan Lieberman merangkul Yisrael Beytenu ke dalam koalisi pemerintah memang merupakan upaya Netanyahu untuk lebih menguatkan posisinya di Knesset atau parlemen. Sejak membentuk pemerintahan setelah pemilihan umum pada 2015, posisi Netanyahu sebenarnya mudah goyah.
Website : kota-bunga.net
