Categories
News

Rupiah Melemah, Harga BBM Tidak Dinaikkan

[JAKARTA] Pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sepanjang 2018 , meski terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Meski demikian, Pemerintah memutuskan untuk menunda jadwal operasi pembangkit listrik dengan total kapasitas 15.200 megawatt (MW) dari 2019 ke 2021-2026. Penundaan tersebut memangkas beban impor barang sekitar US$ 8-10 miliar. “Pemerintah tidak merencanakan kenaikan harga BBM dalam waktu dekat,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Jakarta, Selasa (4/9). Hal senada dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyan Indrawati, bahwa pada tahun 2018 tidak akan ada penyesuaian harga BBM sebagai antisipasi nilai tukar rupiah yang melemah. Dia menegaskan bahwa penyesuaian harga BBM dilakukan pada tahun depan dan sudah tercatat di RAPBN tahun anggaran 2019.

“Di dalam APBN 2019 sudah kita sampaikan policy mengenai subsidi tetap,” kata Sri Mulyani. Sebelumnya, sejumlah pengamat menganjurkan agar pemerintah memangkas subsidi BBM sebagaisalah satu upaya mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pemangkasan subsidi BBM itu membawa konsekuensi kenaikan harga di masyarakat. Menurut Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi, langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam jangka pendek, menurut dia adalah dengan memangkas subsidi BBM. “Tak ada cara lain menurut saya kecuali pemerintah berani memangkas subsidi BBM. Karena selama ini terjadi demand yang berlebihan terhadap BBM bersubsidi, yang menyebabkan angka impor sangat besar,” katanya kepada Investor Daily akhir pekan lalu. Diakui bahwa kebijakan ini tidak populer dan menimbulkan konsekuensi terjadinya inflasi. Namun, menurut dia, dampak dari inflasi jauh kecil dibandingkan dengan dampak nilai tukar yang melemah. Sementara itu, mantan Menteri Keuangan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri menjelaskan bahwa saat ini yang menjadi perhatian utama adalah current account deficit (CAD).

Menurut dia salah satu sumber defisit yang besar adalah dari minyak dan gas (migas). “Untuk menurunkan permintaan bahan bakar minyak (BBM) yang sebagian juga muncul karena penyelundupan, sebaiknya harga BBM dinaikkan,” kata Chatib dalam keterangannya. Dia menjelaskan, dengan kenaikan harga BBM maka akan membawa dampak ke CAD dalam enam bulan ke depan. “Tapi untuk investor pasar keuangan, mereka bisa ekspektasi bahwa CAD ke depan akan semakin kecil,” ujar Chatib. Proyek Kelistrikan Ditunda Sementara itu, terkait pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS, Pemerintah memutuskan untuk menunda jadwal operasi pembangkit listrik dengan total kapasitas 15.200 megawatt (MW) dari 2019 ke 2021-2026. Penundaan tersebut memangkas beban impor barang sekitar US$ 8-10 miliar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menuturkan, dari Proyek 35 Ribu MW, jumlah proyek yang belum mencapai financial close dan telah ditunda jadwal operasinya mencapai 15.200 MW.

Penundaan operasi ini guna mengurangi tekanan dari pengadaan barang impor dan lantaran pertumbuhan konsumsi listrik di bawah perkiraan, yakni dari seharusnya 8% dan hanya terealisasi 4,7%. “Total investasi yang digeser ini US$ 24-25 miliar. Sementara pembangkit yang ditunda ke 2021- 2026, mengurangi beban impor kira-kira US$ 8-10 miliar,” kata dia. Dia menjelaskan, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam proyek pembangkit listrik bervariasi tergantung jenis dan besaran kapasitasnya. Untuk PLTU, jika kapasitasnya rendah 15-20 MW, komponen dalam negerinya bisa mencapai 70,2%. Namun semakin besar kapasitas pembangkitnya, maka semakin kecil TKDN-nya. Untuk PLTU kapasitas di atas 600 MW misalnya, kandungan dalam negerinya hanya 33%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *