Categories
News

Pemerintah Akan Cabut Izin Kapal Mark-Down

kementerian Kelautan dan Perikanan mengancam akan mencabut izin melaut bagi pengusaha yang memanipulasi data ukuran kapal mulai tahun depan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulfchar Mochtar, mengatakan sanksi pencabutan izin berlaku bagi pengusaha yang sengaja tidak melaporkan ukuran kapal sebenarnya. ”Sengaja tidak melapor, izin melautnya enggak diterbitkan,” katanya kepada Tempo, Rabu pekan lalu. Aturan tegas ini dimulai dengan pemberian pengampunan terhadap pengusaha yang mau mengaku pernah melakukan mark-down ukuran kapal. Pengampunan ini berlaku hingga Desember.

Artinya pengusaha yang mengaku sebelum Desember tidak diberi sanksi. Penertiban praktek mark-down bertujuan menyelamatkan sumber daya ikan dari kerusakan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Untuk mempermudah pengusaha mengantongi izin, Kementerian Kelautan membuka 31 gerai bersama Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia. Direktur Pengendalian dan Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Saifuddin mengatakan instansinya juga menggandeng Direktorat Jenderal Pajak untuk memverifkasi nomor pokok wajib pajak pemilik kapal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *